DPM dan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Resmi Dilantik

 

IMG_20150825_154644Proses Pelantikan DPM dan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Selasa, 25 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), acara pelantikan DPM dan BEM dilangsungkan.

Prosesi pelantikan BEM dan DPM selanjutnya dimulai ketika mulai membacakan rangkaian acara. Acara dibuka dengan pembacaan Ummul Kitab dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ini dihadiri oleh Rektor UMSU Dr Agussani M.AP dan Wakil Rektor III UMSU Arfifin Gultom SH MHum.

Setelah pembacaan surat keputusan DPM Fakultas Ekonomi UMSU oleh Wakil Dekan III, bapak Ade Gunawan SE, MSi., pengurus DPM dan BEM yang baru dipersilahkan maju ke hadapan Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi UMSU guna melakukan sumpah jabatan yaang di pimpin oleh dekan Fakultas Ekonomi UMSU Bapak Zulaspan Tupti SE, MSi

Guntur Akbar selaku ketua III DPM Fakultas Ekonomi UMSU mengatakan bahwa DPM Fakultas Ekonomi UMSU harus bisa menjadi wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa fakultas ekonomi UMSU untuk terus berkreasi dan berorganisasi. Beliau juga menyinggung mengenai penyebutan panggilan kehormatan “Ibu” atau “Bapak” terhadap para dosen sebagai salah satu pelestarian nilai luhur etika bangsa Indonesia.

Guntur Akbar juga menyebutkan Pengurus DPM dan BEM sendiri diharapkan mampu menjadi teladan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi UMSU pada umumnya dengan menyeimbangkan aktivitas berorganisasi tanpa melupakan kewajiban akademis perkuliahan.

Setelah melalui serangkaian acara, acara pelantikan ditutup dengan pemberian selamat dan berfoto bersama pengurus DPM dan BEM Fakultas Ekonomi UMSU beserta Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi UMSU.

Guntur juga mengatakan pelantikan ini diharapkan menjadi penyemangat pengurus baru untuk berkarya dalam menjalankan roda organisasi salama satu periode kepengurusan. “Membuat perubahan kinerja DPM dan BEM menjadi lebih baik lagi dari kinerja yang sudah baik. Dan membuat perubahan kinerja DPM dan BEM menjadi baik dari kinerja yang kurang baik”

Mengukur Kebebasan Berpendapat

Ada tiga sinyalemen yang memperlihatkan kecenderungan Jokowi akan mengekang kebebasan berpendapat yang mengancam kebebasan pers. Pertama, melalui draf rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, dengan menghidupkan lagi pasal penghinaan kepala negara yang sudah dihapus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Korban pertama bila pasal tersebut kembali diberlakukan adalah pers. Pasal penghinaan kepala negara ini lentur dan bisa ditafsirkan dengan sesuai keinginan. Bila ada narasumber atau media kritis, dengan mudah penguasa membungkam. Atas upaya pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan kepala negara ini, masyarakat mendesak agar DPR dan pemerintah tidak membahasnya. Bila tetap dibahas, ini merupakan langkah mundur dan bisa berakibat buruk bagi kelangsungan demokrasi.

Sinyalemen kedua, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga tidak berupaya menghapus kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di ranah internet. Draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun Kemenkominfo masih memuat ancaman pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, tidak menghapuskan seperti yang didesakkan oleh masyarakat sipil. Pasal pidana sebaiknya disinkronkan dengan Rancangan KUHP yang akan dibahas DPR, sehingga semua materi di UU yang terkait pidana, cukup di KUHP. Sinyalemen ketiga dari upaya Jokowi membelenggu kebebasan berpendapat adalah seperti disinggung dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jumat (14/8/2015). “Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Meski tidak eksplisit, Jokowi menempatkan dua pernyataan tendensius dalam satu paragraf yang sama, sehingga mengesankan, semua media, termasuk yang sungguh-sungguh bekerja melayani publik, sebagai kambing hitam.

Jokowi justru bersikap hipokrit dengan pernyataannya itu, karena sehari sebelum dia berpidato, telah menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun televisi MetroTV. Pemilihan Surya Paloh menjadi preseden buruk atas sikap negara terhadap kebebasan pers dan independensi ruang redaksi di Indonesia.

Ancaman pidana terhadap kebebasan berpendapat seberapa pun besarnya, tetap merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat.

Pemerintah bebal terhadap kenyataan banyaknya warga negara tidak berdosa dimasukkan ke tahanan karena status yang ditulis di jejaring sosial atau karena berkeluh-kesah melalui chat tertutup dengan temannya.

Bila kebebasan berpendapat dan berekspresi dibungkam, masyarakat khawatir selain menjadi ancaman serius kebebasan pers, juga menjadi jalan mudah untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang dinilai tidak sepaham dengan kepala negara.

Di negara demokratis, perbedaan pendapat yang disampaikan melalui media massa adalah hal biasa. Bila ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan pemberitaan, pihak yang bersangkutan seharusnya bisa menempuh prosedur Hak Jawab atau koreksi kepada media bersangkutan.

Jika tidak puas, barulah membawa persoalan itu ke Dewan Pers, bukan ke polisi

Rakyat berharap Presiden Jokowi tidak membuat kebijakan yang akan menjadi senjata baru bagi aparat penegak hukum untuk menjerat rakyatnya yang kritis.

Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi bagian penting dari sistem demokrasi. Bila kebebasan ini dicabut, siap-siap saja kembali ke zaman kegelapan.

Danyon Zipur Medan Buka Puasa Bersama Dengan Wartawan

IMG02221-20150712-1834

Minggu tgl 12 juli 2015, pukul 17.00 wib bertempat di Warkop Jurnalis Jl Agus Salim Medan, Komandan Batalyon Zeni Tempur Letkol Denden Sumarlin melaksanakan buka puasa bersama dengan wartawan se-Kota Medan.

Buka bersama dihadiri 100 org, Letkol Denden Sumarlin, dan beberapa Wartawan antara lain Analisa, Metro 24, Tribun Medan, Detik Com, Menara News, Sumut Pos, Medan Bagus, Berita Sumut, TV one, SCTV,  Metro TV, Trans 7, Golbal TV, Viva News.Com,  Liputan 6, dan Media lainnya.

Sambutan Komandan Batalyon Zeni Tempur dalam buka puasa bersama ini diharapkan dapat mempererat hubungan tali silahturahmi dan rasa kekeluargaan antara keluarga besar TNI dengan para wartawan, kebersamaan ini dapat terjalin dengan baik dan saya menyadari berita yang jelek menjadi harga jual yg tinggi dan saya berharap kepada rekan-rekan wartawan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

Ressy Hutabarat selaku ketua jaringan jurnalis indonesia wil. Medan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Danyon Zipur yang telah hadir dalam acara buka puasa bersama dengan insan pers, sehingga acara ini menambah rasa kebersamaan dan kekeluargaan kami sebagai wartawan dengan keluarga besar Danyon Zipur, kami berharap TNI agar tidak meragukan rasa ke bhineka tunggal ika dan rasa kebangsaan sebagai warga negara yg baik, perlu diketahui bahwa kami jurnalis selalu menginginkan suatu hubungan yang baik apabila ada suatu kejadian segera mendapatkan konfirmasi baik dari kepolisian maupun TNI dan kami juga memiliki kode etik jurnalistik sehingga jika ada kekurangan dari kami bisa disampaikan kepada pimpinan jurnalis kami.

Acara dimulai dengan Buka puasa bersama dilanjutkan sholat Maghrib, ramah tamah dan foto bersama.(AJR)